PT. Hartadinata Abadi Gandeng Ditjen Pajak Ajak Pengusaha Emas Sadar Pajak

Pada 29 Nov 2018 Jam 03:35 · Dibaca 38


ISTIMEWA 
BERI DUKUNGAN: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I Yoyok Satiotomo memberikan apresiasi atas gelaran sosialisasi perpajakan bagi para pengusaha emas di Hotel Harris & Convention Centre (Mall Festival City Link) Bandung, Kamis (22/11).

BANDUNG – Produsen dan penyedia perhiasan emas terintegrasi Indonesia, PT. Hartadinata Abadi, Tbk bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang menggelar sosialisasi perpajakan bagi para pengusaha toko emas perhiasan, di Hotel Harris & Convention Centre (Mall Festival City Link), Jalan Peta No. 241, Bandung, Kamis (22/11).

Kegiatan yang dihadiri para pengusaha toko emas dan perhiasan ini untuk mengedukasi pentingnya perpajakan.

“Kegiatan ini guna mengedukasi tata cara perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak khususnya pajak di bidang emas dan perhiasan. Pajak-pajak tersebut meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas emas dan perhiasan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, 25, dan pasal 4 ayat (2),” ujar Direktur Utama PT Hartadinata Abadi, Sandra Sunanto dihadapan peserta sosialisasi yang merupakan toko partner dari Hartadinata dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Jawa Barat.

Lebih lanjut, Sandra menjelaskan bahwa pihaknya mengajak para pelanggan setianya untuk mengerti pentingnya membayar pajak. “Hartadinata Abadi sebagai satu-satunya perusahaan manufaktur perhiasan emas yang terbuka, ingin mengajak dan menyuarakan kepada para pelanggan setia kami untuk mengerti pentingnya membayar pajak untuk kegiatan usahanya sehari-hari. Kami harap kegiatan ini mampu menertibkan serta menyeragamkan administrasi pelaporan, dan penyetoran perpajakan khususnya di kalangan pengusaha emas dan perhiasan,” imbuhnya.

 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I Yoyok Satiotomo mewakili Ditjen Pajak menyampaikan apresiasinya atas inisiatif yang diambil Hartadinata Abadi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

“Saya sangat mengapresiasi insiatif PT Hartadinata Abadi untuk mengadakan sosialisasi ini mengingat masih banyak pengusaha perhiasan emas yang belum memahami kewajiban perpajakan terkait usahanya. Pengusaha perhiasan emas memiliki kewajiban membayar PPh dan PPN yang semuanya ada aturan masing-masing dalam hal perhitungan, pelaporan, dan penyetoran,” ujarnya.

Yoyok menambahkan, dalam sebuah terbitan tentang outlook komoditas emas tahun 2018, Bloomberg menyebutkan faktor geopolitik dan makro ekonomi global masih akan menjadikan emas sebagai pilihan safe heaven asset bagi investor.

“Bagi Perusahaan pengelola komoditas emas, ini adalah prospek cerah. Mayoritas masyarakat Indonesia tetap lebih memilih berinvestasi pada emas ketimbang jenis investasi lain. Investasi emas dinilai lebih menjanjikan karena harganya lebih stabil dan bahkan cenderung selalu naik,” katanya.

Masih menurut Yoyok, Indonesia merupakan salah satu pasar perhiasan emas terbaik. Sejak lama emas lekat dengan tradisi, kultur, dan derajat sosial masyarakat Indonesia. Dorongan status sosial yang menyebabkan masyarakat berbelanja perhiasan. Di pihak lain banyak pihak yang membeli perhiasan dilatarbelakangi oleh motivasi untuk berinvestasi dan mengikuti tren fashion terkini.

“Jadi, kami yakin pasar perhiasan emas di dalam negeri terus bertumbuh. Hal ini diharapkan in line (berkorelasi positif) dengan penerimaan pajak dari sektor emas baik pertambangan, industri, maupun perdagangannya,” tegas Yoyok.

Yoyok juga menyinggung era keterbukaan informasi saat ini. Menurutnya, saat ini bukan lagi zamannya menyembunyikan data dan informasi untuk kepentingan perpajakan.

“Indonesia dalam lingkup dunia internasional telah menyepakati Automatic Exchange of Information (AEoI) yang berlaku pada 2018 ini. Oleh karenanya, melalui UU No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Pemerintah menetapkan cara untuk melakukan pertukaran informasi perpajakan dengan otoritas pajak di negara lain, yaitu berdasarkan permintaan dan secara otomatis,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional yang diteken pada 3 Maret 2017. Dalam beleid tersebut, dinyatakan bahwa Dirjen Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk pelaksanaan perjanjian internasional dan pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan.

“Meski begitu, saya meminta untuk tidak perlu khawatir, karena akses informasi ini bukan merupakan hal yang baru. Sebelum terbit UU No. 9 tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah bisa mengakses data Wajib Pajak, hanya saja melalui permintaan,” kata Yoyok.

Kini, sesuai Perdirjen 04/PJ/2018 tentang Tata Cara Perdaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK lainya dan entitas lain, wajib menyampaikan laporan kepada Ditjen Pajak, sehingga Ditjen Pajak memiliki cukup data dan informasi keuangan tanpa diminta.

Lebih lanjut, Kanwil DJP Jawa Barat I mencatat penerimaan pajak sampai dengan hari ini (22/11/2018) sebesar Rp 23,94 triliun atau tumbuh 12,98% secara year on year. Dari sisi pencapaian, penerimaan pajak mencapai 73,84% dari target 2018 sebesar Rp 32,43 triliun.

Bila dirinci, penerimaan pajak tersebut berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp 13,54 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 9,88 triliun, PBB dan pajak lainnya sebesar Rp 0,52 triliun, serta PPh migas sebesar Rp 0,001 triliun.

“Secara keseluruhan, pertumbuhan penerimaan pajak ini masih positif. Saya kira penerimaan kita masih cukup bagus, apalagi jika kesadaran masyarakat meningkat,” ujarnya.

Kepatuhan Wajib Pajak yang bergerak di bidang penjualan emas baik itu logam mulia maupun emas perhiasan masih sangat rendah. Sebagai contoh, di KPP Pratama Soreang, kontribusi untuk tahun pajak 2017 hanya sebesar Rp 44 miliar atau 3 % dari total realisasi tahun 2017 sebesar Rp 1,475 milyar. Untuk tahun 2018 malah turun menjadi 1,43%, sedangkan untuk Kanwil DJP Jabar I, diluar yang dari Soreang tadi, jumlah pembayarannya lebih rendah lagi,” jelasnya.

Yoyok berharap, dengan adanya kegiatan tersebut, dapat meningkatkan pemahaman aspek perpajakan dari sektor usaha perdagangan emas, sekaligus meningkatkan semangat wajib pajak untuk memberikan kontribusi terbaik kepada Negara ini.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala kebaikan yang kita upayakan untuk negara Indonesia ini. Pajak Kita Untuk Kita,” pungkasnya. (*)